PILGUBSU, Mencari Sosok dengan Kualitas Baru

Beberapa waktu yang lalu saya terlibat obrolan dengan dua orang berbeda namun dengan topik serupa; suksesi Gubernur Sumatera Utara 2018.  Kebetulan dua teman saya itu adalah praktisi politik dari Jakarta, walaupun kami ngobrolnya diwaktu dan kesempatan berbeda mereka berdua sama-sama bertanya dan mengeluhkan gersangnya lahan politik Sumut dari tokoh-tokoh pemimpin baru yang berintegeritas dan kapabel. Tentunya pertanyaan dan keluhan ini membuat kegelisahan tersendiri bagi saya sebagai warga Sumatera Utara.

Saat ini, lebih kurang setahun lebih menjelang Pilgubsu 2018, nama-nama yang muncul kepermukaan belum lagi mampu mengugah pesimisme masyarakat terhadap perubahan politik yang berarti bagi sumut. Ya, pesimisme sudah tumbuh di benak masyarakat Sumut sejak trend kepala daerah terpilih pasti tidak ada yang selesai menjalankan amanah satu periode kepemimpinannya. Biasanya dalam dua atau paling lama tiga tahun setelah dilantik kepala daerah tersebut akan tersangkut masalah korupsi dan kemudian digantikan oleh wakilnya.

Kita lihat saja mulai dari gubernur terpilih pada Pilkada 2008 silam, Syamsul Arifin. Pada tahun ketiganya Syamsul ditangkap KPK, diproses lalu ditahan sehingga tugasnya sebagai Gubernur dilaksanakan oleh wakilnya Gatot Pujonugroho (GPN).  GPN menghabiskan sisa masa pemerintahan dan kemudian mencalonkan diri lagi sebagai Gubernur Sumut berpasangan dengan Tengku Erry Nuradi pada tahun 2013.

Seperti mengulangi sejarah, GPN kemudian masuk tahanan karena kasus penyalahgunaan anggaran bantuan sosial, wakilnya T. Erry mengambil alih kepemimpinan Sumut. Hingga saat ini sampai periode pemerintahan berakhir 2018 nanti T. Erry masih mantab memimpin sumut, dan sudah digadang-gadang untuk maju bertarung lagi sebagai Sumut 1 pada Pilgubsu nanti. Namun kabut pesimisme terhadap kepemimpinan T. Erry kedepan tetap menggelayut, karena rekam-jejak kepemimpinannya tidaklah mulus dan potensi mengulangi sejarah dua gubernur sebelumnya terulang kembali begitu besar.

Trend kepala daerah yang tesangkut korupsi dan terjegal dari kursinya bukan hanya monopoli Pemerintahan Provinsi, Walikota Medan dua periode sebelum sekarang juga mengalami hal serupa. Pasangan Abdillah-Ramli yang terpilih terakhir dengan mekanisme dipilih oleh anggota DPRD pada tahun 2005 bahkan tersangkut masalah korupsi secara bersamaan, sehingga kota medan harus dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan Pelaksana Tugas sampai pilkada berikutnya. Pilkada tahun 2010 yang diharapkan memecahkan kebuntuan politik di Medan setelah vakum ditinggal Walikotanya, antusiasme masyarakat juga tampak meningkat dengan munculnya 10 pasangan calon dengan latar belakang beragam.

Namun Rahudman Harahap dan Dzulmi Eldin pemenang Pilkada Kota Medan yang sampai dua putaran itu mengalami antiklimaks. Rahudman yang terpilih dalam pilkada langsung pertama dikota Medan itu tidak dapat menghabiskan satu periode jabatannya karena  terjerat kasus korupsi yang dilakukannya pada jabatan sebelumnya. Kembali kota Medan ditinggalkan pemimpinnya karena kasus korupsi dan Dzulmi Eldin wakil Walikota menjabat sebagai pelaksana tugas yang kemudian maju lagi dalam pilkada selanjutnya tahun 2015 menjadi Walikota Medan.

Dengan rekam-jejak hasil Pilkada seperti itu – baik di Sumut, Medan dan kab/kota disekitarnya –  akhirnya menghasilkan apatisme politik ditengah-tengah masyarakat. Setiap kepala daerah yang maju dan menang dalam kontestasi telah diukur berapa lama akan bertahan sebelum diciduk oleh kejaksaan atau KPK yang kemudian akan digantikan oleh wakilnya dan apabila beruntung akan maju lagi sebagai nomor satu diperiode selanjutnya untuk kemudian tertangkap lagi dan digantikan lagi oleh wakilnya, begitu seterusnya.

Indikasi paling nyata dari apatisme itu adalah Pilkada kota Medan akhir tahun 2015 lalu, Plt Walikota Dzulmi Eldin maju lagi sebagai calon Walikota melawan Ramadhan Pohan (tokoh yang didatangkan dari Jakarta). Eldin maju dengan dukungan mayoritas Partai dan menang. Namun pemilih yang menggunakan hak suaranya ke TPS hanya berkisar 30%  saja. Artinya apa? Bahwa ada 70% pemilik suara bersarkan DPT tidak peduli lagi siapa yang akan menjadi walikota Medan, dengan kata lain Pilkada tersebut tidak menarik bagi mayoritas warga Medan karena kualitas tokoh yang ditawarkan untuk menjadi pemimpin sudah kadaluwarsa.

Pemimpin dengan kualitas-kualitas baru

Kembali lagi kepada upaya pencarian sosok pemimpin untuk Sumut, kita masih kesulitan mencari kualitas-kualitas pemimpin generasi baru. Kalau saja kita jeli, bahwa sudah tampak di beberapa wilayah lain di Indonesia, bahkan pada Presiden kita sendiri. Pemimpin generasi baru itu adalah orang-orang biasa, bukan dari keluarga elit politik, bukan dari konglomerat, dan bukan juga petinggi Partai Politik. Mereka adalah orang-orang yang berdedikasi pada bidangnya dan membuktikan dirinya mampu memimpin dengan baik di daerahnya masing-masing.

Era orang-orang besar sudah berakhir, kini saatnya orang-orang biasa yang tampil memimpin. Bukan karena pencitraan atau rekayasa media namun karena zaman sudah berubah dan rakyat memang menginginkan kualitas seperti itu. Pemimpin bukanlah lagi orang yang berjarak dengan yang dipimpinnya, karakter pemimpin yang diidamkan adalah seorang pelayan bagi rakyatnya bukan lagi yang dilayani oleh bawahannya. Pemimpin adalah orang yang ikut bekerja bukan lagi orang yang berkarakter seperti komandan atau raja yang memberi perintah dari singgasana. Mampu memberikan terobosan kebijakan baru, bukan hanya melanjutkan agenda usang sampai jabatannya berakhir.

Jika ada sosok yang karakternya mendekati kualitas-kualitas diatas, maka layaklah dia menjadi pemimpin generasi baru kedepan. Namun dari obrolan dengan kedua teman tadi, kami memeriksa sekilas kualitas pemimpin dari 33 kab/kota di Sumatera Utara, kira-kira siapa yang berpotensi menjadi pemimpin Sumut kedepan dengan kualitas baru tadi? Jawabnya tidak ada. Bahkan dari 33 Kab/kota tersebut tidak ada prestasi yang menonjol dan gebrakan baru dalam pembangunan di daerah masing-masing yang mereka pimpin.

Tradisi politik dan lingkungan keorganisasian yang melestarikan budaya-budaya lama seperti premanisme dan pemalakan terorganisir membuat miskinnya regenerasi  sosok pemuda yang memiliki kualitas karakter pemimpin baru. Orang-orang muda yang tersedia kebanyakan hanya muda secara umur dan fisik, namun mereka hanya kelanjutan dari tradisi kepemimpinan model lama yang dilestarikan sejak Orde Baru berkuasa. Jangan harapkan kreativitas muncul dari jenis pemuda seperti ini, mereka hanya tahu menakut-nakuti, meminta sumbangan dan ‘menjual jasa’ pengamanan, cara-cara primitif untuk mendapatkan uang yang katanya untuk pengembangan organisasi.

Kebuntuan ini harus dipecahkan oleh kita warga Sumut sendiri, pemimpin sumut kedepan harus sosok yang lahir dan tumbuh berkembang di Sumatera Utara. Bukan karena alasan pemuda daerah yang harus memimpin daerahnya, tapi lebih karena mereka yang merasakan sendiri kegelisahan rakyatnya, mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyat Sumut maka kebijakan yang dibuatnya kelak akan lebih berdampak langsung. Alasan ini sekaligus juga untuk menampik kecenderungan beberapa partai yang selalu membawa tokoh dari Jakarta untuk ikut meramaikan bursa Pilgubsu hanya karena tokoh tersebut memiliki identitas kesukuan dari Sumut atau pernah bertugas di Sumut, namun belum tentu pernah mengunjungi 33 kabupaten/kota di Sumut yang masing-masing merepresentasikan kearifan budaya dan tradisi lokal yang berbeda-beda pula.

Tulisan ini dibuat untuk menggugah siapa saja yang perduli pada peningkatan pembangunan Sumatera Utara, provinsi ini mulai tertinggal dari provinsi lain karena masalah politik dan kepemimpinannya yang tidak kunjung beres. Di saat provinsi lain sibuk membangun infrastruktur dan dasar perekonomian daerahnya, kita masih disibukkan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipanggil ke kantor KPK. Secara bersama-sama masyarakat dan partai politik yang ada harus komitmen mendukung dan mengusung sosok yang bersih dan berintegritas serta memiliki visi membawa kemajuan bagi Sumut. Namun sebelum itu kita masih memiliki tugas menggali dan menemukan potensi-potensi bibit lokal yang bisa menjadi pemimpin masa depan dari Sumatera Utara.

Iklan

Yang mulia, kalau golput sampai 80% itu salah siapa?

Kalau saya tidak salah Pilkada Kota Medan  tahun  2015 ini mencatatkan rekor tertinggi pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya diseluruh Pilkada yang dilaksanakan di Indonesia. Kekecewaan tentu saja merebak ditengah masyarakat mengingat untuk kegiatan demokrasi kota medan ini dianggarkan dana yang tidak sedikit, berkisar 56,6 Miliar Rupiah.

Tentu tidak ada satu pihak pun yang mau disalahkan atas rendahnya partisipasi pemilih di kota Medan ini. Namun komisioner KPU Kota Medan Pandapotan Tamba terlihat terburu-buru melempar bola atas tidak semaraknya gawean yang mereka selenggarakan ini, dapat kita lihat dari pernyataannya didepan wartawan di Kantor KPU Medan Rabu (9/12/2015); “Kami sosialisasi udah maksimal kok. Dasar masyarakatnya saja yang apatis. Mereka tidak mau tahu,”. KPU memang tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya yang bertanggung jawab atas rendahnya partisipasi, namun pernyataan Komisioner KPU yang menyerah terhadap apatisme masyarakat dengan dalih sudah melakukan sosialisasi maksimal juga terdengar konyol dan lepas tanggungjawab.

Pernyataan saudara Komisioner tersebut kemudian soal keabsahan Pilkada yang tetap legal dan sah walaupun golput tinggi memang telah dijamin Undang-Undang; “Tetap sah. Tetap legal. Pemilu kali ini paling aman, paling jujur, paling adil. Hanya golputnya aja yang tinggi,” namun penyataan ini menggambarkan mindset penyelenggara pemilu yang prosedural, tidak peduli hakikat demokrasi asalkan pemilu berlangsung aman dan lancar maka selesailah ajang pemilu tersebut, meskipun pada kenyataannya 80% masyarakat tidak ikut berpatisipasi.

Seharusnya sebagai penyelenggara, komisioner KPU tidak perlu menyalahkan bahkan memberi cap masyarakat yang tidak memilih sebagai apatis dan tidak mau tahu. Masyarakat juga memahami kejadian ini bukan karena tidak becusnya KPU, seluruh elemen masyarakat seperti pejabat negara, para kandidat dan partai politik bertanggung jawab atas rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Medan ini. Komisioner KPU Kota Medan cukup mengakui bahwa Pilkada Kota Medan kali ini memang tidak menarik.

Pemilihan Walikota Medan Sejak Pilkada Langsung

Pemilihan langsung walikota Medan pertama kali digelar tahun 2005 yang dimenangkan oleh pasangan Abdillah-Ramli. Di tahun ketiga kepemimpinan mereka, kedua pemimpin kota Medan ini tersangkut kasus korupsi dana APBD. Warga kota Medan menyaksikan kejadian yang memalukan ini, kedua pemimpin mereka masuk penjara akibat korupsi. Kota Medan kemudian dipimpin oleh Sekda Afifudin Lubis,  lalu karena beliau mencapai masa pensiun PNS maka Rahudman Harahap menggantikannya sebagai PLT. Walikota Medan.

Pada Pilkada Kota Medan tahun 2010, Rahudman Harahap maju sebagai calon Walikota Medan bersama T. Dzulmi Eldin sebagai calon Wakil Walikota-nya. Pilkada tahun 2010 ini menghadirkan 10 pasangan calon walikota dan wakil walikota dan merupakan pilkada paling banyak kandidatnya. Pilkada tersebut berlangsung seru sampai harus dilaksanakan putaran kedua dan akhirnya dimenangkan oleh pasangan Rahudman Harahap dan T. Dzulmi Eldin. Namun seperti mengulangi kesalahan yang sama, walikota Medan Rahudman Harahap kembali terjegal kasus korupsi yang menyebabkan dia harus lengser dan digantikan oleh wakilnya T. Dzulmi Eldin.

Dua tahun melanjutkan sisa periode jabatan walikota 2010-2015 yang ditinggalkan Rahudman, T. Dzulmi Eldin kembali mencalonkan diri sebagai Walikota Medan pada Pilkada serentak tahun 2015 ini. Sejak publikasi kesiapannya maju menjadi calon walikota Medan, Dzulmi Eldin diyakini sebagai calon terkuat yang akan memenangi Pilkada. Hal ini kemudian membuat banyak partai politik bermain aman dengan bergabung dalam koalisi  mengusung T. Dzulmi Eldin menjadi calon Walikota Medan. Pendapat bahwa T. Dzulmi Eldin adalah calon kuat pemenang Pilkada bukanlah apriori, sebagai petahana yang memiliki keuntungan tersendiri dan merupakan warga Medan asli, T. Dzulmi Eldin lebih dulu familiar dan populer dibandingkan pesaingnya yang muncul belakangan dari tokoh nasional Ramadhan Pohan.

Gagalnya fungsi representasi Parpol

Walaupun  memiliki potensi yang kuat untuk memenangkan Pilkada, namun ditengah-tengah warga kota Medan telah lahir pesimisme tersendiri dengan pengalaman dua pilkada terakhir. Banyak terdengar selentingan bahwa ketika T. Dzulmi Eldin menang menjadi walikota, maka beliau akan menyusul pendahulunya Rahudman Harahap ke penjara juga.

Partai Politik yang seharusnya dapat meng-agregasi kepentingan konstituennya dan menghadirkan tokoh alternatif untuk menjadi pemimpin, malah berbondong-bondong mencalonkan petahana yang diyakini akan menang dengan mudah. Bermain aman seperti ini memang menguntungkan partai-partai pendukung, selain hemat biaya juga hemat tenaga. Namun ini adalah awal kegagalan partai politik menterjemahkan keinginan rakyat yang butuh pemimpin baru, bukan hanya sekedar ingin memenangkan pertarungan pilkada.

Persentase golput yang mencapai 70-80% adalah bukti bahwa partai-partai yang mendukung calon tersebut tidak memiliki ikatan apa-apa dengan sebagian besar calon pemilih. Jumlah golput yang besar juga mengindikasikan partai-partai tersebut hanya menumpang nama tanpa menjalankan mesin partai untuk menggerakkan konstituennya menggunakan hak pilih. Bayangkan apa gunanya 8 partai politik mendukung T. Dzulmi Eldin (PDIP, Golkar, PAN, NasDem, PBB, PKPI, PKS, PPP) kalau pada kenyataannya saat pemilu partisipasi hanya 20% saja dari daftar pemilih tetap? Inilah kegagalan Partai Politik merepresentasikan keinginan rakyatnya.

Kita tidak perlu menunjuk satu pihak untuk disalahkan jika pemilu kota Medan yang telah berlangsung 9 Desember kemarin sepi dari pemilih. Setiap pemangku kepentingan yang terlibat harus melakukan evalusi di internal masing-masing. Penyelenggara tidak usah mencari alasan, pasangan calon yang kalah juga tidak perlu menyalahkan penyelenggara karena anggapan kurangnya sosialisasi – karena sosialisasi juga dapat dilakukan oleh Tim dan Partai pasangan calon.

Begitupun dengan pasangan Eldin-Akhyar, tidak usah terlalu bangga dengan kemenangan sekitar 72% dari suara pemilih yang 20%, karena artinya mayoritas warga Medan tidak perduli anda menang atau tidak. Begitupun ucapan selamat tetap layak disampaikan kepada Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Kedepan adalah tugas anda membuktikan pada warga Medan anda memang layak memimpin kota ini 5 tahun lagi dan menepis pesimisme warga Medan terhadap perbaikan melalui Pilkada.

*diterbitkan di Koran Sindo Sumut, Headline Desember 2015

Bagaimana kontestan PILGUBSU 2013 belajar dari Jokowi-Ahok?

Kemenangan pasangan Jokowi-Ahok beberapa waktu lalu pada Pilgub DKI tidak hanya menjadi konsumsi warga Jakarta, euforianya meng-Indonesia, bahkan media asing The New York Times mengangkat topik mengenai Pilgub DKI dan Jokowi dalam beberapa tulisan.

Banyak tulisan di beberapa media mengatakan hasil PilGub DKI merupakan kemenangan Demokrasi yang sebenarnya, atau demokrasi terasa kian matang, bahkan peneliti senior Sukardi Rinakit menyatakan Pilgub DKI merupakan bukti bahwa pemilu telah bergeser dari semula sangat prosedural menjadi kearah substansial. Kenapa banyak kalangan menilai kemenangan Jokowi adalah kemajuan dalam berdemokrasi?

Mungkin karena Jokowi-Ahok dianggap sebagai ‘Politisi Jenis Baru’ untuk kaliber kontestasi di DKI, dimana biasanya politisi sering berasal dari lingkaran elit. Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama telah membalikkan peta kekuasaan yang selama ini didominasi kalangan elit dengan kekuatan sumber dananya. Lalu dari sisi perekrutan politik, Jokowi-Ahok adalah Bupati atau Walikota berprestasi, mereka memperoleh berbagai penghargaan sebagai kepala daerah. Perekrutan seperti ini jauh lebih baik, sebab selama ini banyak calon kepala daerah datang dengan track record buram dan maju dengan ‘menyewa’ partai politik.

Satu lagi yang menggembirakan iklim demokrasi, bahwa pemilih pada Pilgub DKI lebih bersikap sangat rasional. Mereka menentukan pilihan berdasarkan program yang dijanjikan kandidat, hanya 12,6 % (Tempo) pemilih yang memilih dengan alasan kesamaan agama yang mereka anut. Kegagalan kampanye dengan isu SARA patut kita apresiasi, Jokowi-Ahok mampu meredam serangan isu suku, agama, ras, dan antargolongan yang membahayakan demokrasi.

Fakta yang paling fenomenal ialah bahwa calon incumbent Foke dan calon wakilnya Nachrowi Ramli (Nara) pada putaran kedua didukung oleh 10 Partai besar dan kecil (Demokrat, Golkar, PKS, Hanura, PAN, PKB, PBB, PMB, PKNU, dan PKS) yang memiliki mayoritas kursi di DPRD DKI Jakarta sedangkan lawannya Jokowi-Ahok hanya didukung 2 partai (PDI-P dan Gerindra) yang hanya memiliki 17 kursi. Terkait hal ini saya kutip penyataan Douglas Ramage (peneliti Bower Group Asia) tentang hasil Pilgub DKI “Para pemilih mencari pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Sesuatu yang identik dengan partai sudah runtuh di Indonesia.”

Lalu apa yang membuat Jokowi unggul?

Hasil Pilgub DKI Jakarta merupakan bentuk kontras antara kandidat yang bergantung penuh pada dukungan mesin politik dan kandidat yang diyakini rakyat memiliki perhatian khusus pada kebutuhan rakyat. Foke secara konvensional mempercayai bahwa kesamaan partai politik akan berpengaruh besar pada pilihan politik warga, maka ia meyakini ilusi yang diciptakan koalisi besar partai pendukungnya akan meraup suara yang signifikan pula. Ternyata masyarakat (Jakarta) telah berubah. Dalam survey yang dilakukan Litbang harian Kompas (Sabtu, 22 Sept. 2012) , sebanyak 55% pemilih tidak melihat kesamaan parpol sebagai alasan memilih calon tertentu, dan 40,1 % pemilih tidak peduli dengan koalisi parpol mendukung salah seorang calon atau tidak. Pemilih lebih perhatian pada sosok calon yang dianggap bersih/tidak korupsi (36,3%), ideologi dan visi-misi yang jelas (20,8%) dan program yang ditawarkan (15%).

Walaupun tidak bisa dikatakan sebagai satu-satunya faktor yang mempengaruhi, namun Figur atau ketokohan-lah yang memenangkan pasangan Jokowi-Ahok. Kapasitas individu dan buruknya citra lawan adalah dua hal yang banyak mempengaruhi hasil Pilgub DKI. Jokowi-Ahok dinilai memiliki integritas moral yang baik serta memiliki keberanian dan ketegasan dalam melaksanakan gagasannya. Mereka juga dikenal sangat aspiratif ketika memimpin didaerah asalnya dibandingkan dengan kepemimpinan Foke. Tidak cukup dengan kekuatan karakter Jokowi-Ahok, Foke-Nara malah semakin terpuruk dengan kampanye blunder berbau SARA. Kesalahan pasangan Foke-Nara dalam membaca karakter publik Jakarta menentukan jatuhnya citra kepemimpinan Foke.

Citra pasangan Foke-Nara diperparah sikap elit-elit partai politik yang ramai-ramai mendukung pasangan ini sehingga justru menimbulkan kritik dan kecaman dari publik. Pilihan publik akhirnya mengarah pada calon yang terlihat low profile dalam menghadapi berbagai tuduhan kampanye negatif lawannya.

Pelajaran dari Pilkada DKI untuk Sumut

Jelas sekali karakter masyarakat Sumut dengan Jakarta masih jauh berbeda, baik dari komposisi kesukuan, tingkat pendidikan, kesejahteraan dan kemampuan mengakses informasi dgn cepat. Namun tetap ada pelajaran yang bisa kita ambil dari fenomena kemajuan demokrasi di Ibukota tersebut.

Pertama sekali ialah memudarnya pengaruh isu sara ditengah-tengah masyarakat yang semakin rasional. Ini perlu diperhatikan para calon gubernur yang ingin maju di Sumut agar tidak mengulangi kesalahan Tim Foke yang malah berakibat buruk pada citra kepemimpinannya.

Berikutnya ialah kecenderungan masyarakat yang tidak lagi melihat pilihan partai politik sebagai preferensi memilih pilihan kepala daerah. Masyarakat kita sudah mulai ‘mencair’, sekat-sekat etnik dan agama dalam pemilu mulai pudar apalagi sekedar ideologi partai yang sudah tidak relevan dengan konteks kekinian yang dihadapi masyarakat. Fenomena ini perlu diperhatikan calon kontestan Pilgubsu, agar tidak sepenuhnya memasrahkan nasib ke mesin politik partai-partai pendukung tanpa membangun hubungan yang dekat dengan masyarakat pemilih.

Figur menjadi faktor penting dalam kemenangan Jokowi-Ahok, namun arti Figur disini bukan hanya soal pencitraan kosong dengan iklan-iklan wajah si calon di berbagai media. Integritas moral dari rekam jejak perjalanan karir si calon kepala daerah menjadi modal yang sangat berharga. Jokowi ‘terlanjur’ di cap sebagai pemimpin yang santun, bersih, sederhana dan mengayomi warganya. Sehingga karakternya itu dengan mudah di ’pasarkan’ ke tengah-tengah masyarakat Jakarta yang memang sedang muak dan kehilangan harapan pada gubernurnya dan menginginkan kepemimpinan gaya baru.

Jadilah Figur calon pemimpin yang dekat dengan masyarakat dan mengusung program-program yang memperjuangkan rakyat kecil, 32% pemilih jokowi memilihnya karena ini. Metode kampanye juga tidak harus mengumbar janji-janji yang manis, pemilih yang semakin rasional lebih yakin kepada program-program yang terukur dan realistis dijalankan oleh si calon ketika ia menang nanti.

Tidak hanya kepada calon Gubernur Sumut, juga kepada partai-partai politik yang ada sudah selayaknya membenahi internal masing dan menjalankan fungsi partai secara ideal, bukan hanya sebagai perahu bagi bakal calon. Arogansi elit partai akan semakin membuat muak masyarakat umum, Jakarta merupakan pelajaran mahal bagi partai-partai yang berkoalisi mendukung Foke-Ahok, mereka mengabaikan keinginan konstituennya. Ingat yang memilih adalah masyarakat, seharusnya partai mengartikulasikan apa yang menjadi keinginan masyarakat bukannya ‘menyodorkan’ calon hasil kongkalikong untuk kemudian dipilih oleh masyarakat.

Tentu kita tidak dapat dengan mudah mengaplikasikan apa yang berhasil di DKI Jakarta dengan kondisi dan situasi yang berbeda di Sumatera Utara. Namun kreativitas dan kejelian memanfaatkan kelemahan kawan secara cerdas dan beretika menunjukkan hasil yang lebih positif dari usaha-usaha negatif seperti kampanye hitam pembusukan karakter, teror dan intimidasi serta isu SARA. Dan satu lagi kemenangan Jokowi-Ahok, mereka menguasai apa yang disebut Social media (jejaring sosial) dunia maya, ini adalah kebutuhan baru bagi tim sukses di era kekinian. Selamat datang era demokrasi baru di Indonesia.

Medan, 17 Mei 2013